POJK 48/2024 — Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, wajib beranggotakan paling sedikit:a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; danb. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.(2) Bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PVML yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, DPS dapat menjadi anggota komite pemantau risiko.(3) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:a. memiliki sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite; dan/ataub. memiliki sertifikat manajemen risiko.(4) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada(1) wajib melaksanakan:a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan PVML; danb. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.(5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dasar: Pasal 138 POJK 48/2024 (mulai berlaku 31-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; SEOJK 28/SEOJK.06/2025 (Pustaka Hukum) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.