BAB IV — KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO · BAB IV Bagian Kedua — Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
Pasal 13
POJK 42/2024 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko PVML.(2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang;b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; danc. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.(3) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.(4) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.(5) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:a. limit secara keseluruhan;b. limit per jenis Risiko; danc. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.(6) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.