BAB IV — KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO · BAB IV Bagian Kesatu — Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko
Pasal 12
POJK 42/2024 — Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PVML;b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;d. penetapan penilaian peringkat Risiko;e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; danf. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.(2) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dapat dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha menengah dan Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.(3) Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil.
Dasar: Pasal 46 POJK 42/2024 (mulai berlaku 27-12-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; PADK 48/PADK.06/2025 (JDIH) aturan pelaksana, bukan pengubah; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.