Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER

Pasal 5

POJK 41/POJK.05/2015 — Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 44/POJK.05/2019, Pasal I angka 3 (Pasal 5).

(1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter. (2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola. (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter. (4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola. (5) Bagi Pengelola Statuter yang berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 POJK 41/POJK.05/2015

PDF naskah resmi, halaman 7

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 2 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 3 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 4 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 5 POJK 44/POJK.05/2019; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 44/POJK.05/2019

Status di JDIH