BAB II — PENETAPAN PENGELOLA STATUTER

Pasal 4

POJK 41/POJK.05/2015 — Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berhak memperoleh remunerasi yang besarannya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dinonaktifkan. (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 4 POJK 41/POJK.05/2015

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 2 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 3 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 4 POJK 44/POJK.05/2019; Pasal I angka 5 POJK 44/POJK.05/2019; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 44/POJK.05/2019

Status di JDIH

Pasal 5A disisipkan oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 1 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 14 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 3 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019
Pasal 5 diubah oleh POJK 44/POJK.05/2019