Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — STATUS PENGAWASAN PPDP · BAB II Bagian Ketiga — Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Khusus

Pasal 9

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus. (3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan. (4) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh PPDP. (5) Dalam hal terdapat perubahan rencana tindak untuk perbaikan permasalahan yang dihadapi PPDP, jangka waktu PPDP dengan status pengawasan khusus mengikuti jangka waktu dalam perubahan rencana tindak yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH