BAB II — STATUS PENGAWASAN PPDP · BAB II Bagian Ketiga — Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Khusus

Pasal 10

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP: a. dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan; atau b. dalam proses penambahan modal disetor; dan/atau c. memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat tidak ditetapkan pada status pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, jika PPDP dalam proses pengembalian izin usaha. (3) PPDP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan belum memenuhi kriteria status pengawasan normal atau status pengawasan intensif, serta diketahui bahwa: a. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; b. tidak menindaklanjuti proses penambahan modal disetor; c. mengalami pemburukan kondisi keuangan; dan/atau d. tidak menindaklanjuti proses pengembalian izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PPDP dalam status pengawasan khusus.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH