BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Kelima — Sanksi Administratif

Pasal 21

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (4), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan. (2) Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 15

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH