BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Keempat — PPDP yang Tidak Dapat Disehatkan

Pasal 20

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, apabila: a. jangka waktu status pengawasan khusus berakhir dan PPDP masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau b. jangka waktu status pengawasan khusus belum berakhir namun Otoritas Jasa Keuangan menilai PPDP tidak mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana tindak. (2) Dalam hal PPDP dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PPDP. (3) Pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; dan d. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja. (4) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pencabutan izin usaha PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 20 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 14

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH