BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Kedua — Rencana Tindak

Pasal 14

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP dengan status pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh PPDP atas permasalahan yang dihadapi dengan disertai jangka waktu penyelesaian. (3) Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. memperbaiki rencana bisnis; b. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak tidak terkait; c. tidak melakukan kegiatan tertentu; d. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; e. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; f. tidak membagikan surplus underwriting dana tabarru’ kepada perusahaan dan/atau peserta; g. memberikan qardh dan/atau hibah kepada dana tabarru’ dan/atau dana tanahud; h. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; i. membatasi penerimaan pinjaman dan/atau penerbitan surat utang; j. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas PPDP kepada PPDP lain dan/atau pihak terkait; k. mengalihkan aset dan/atau liabilitas kepada pihak lain; l. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan, kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait; m. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; n. menunda atau tidak melakukan distribusi laba; o. memperkuat permodalan melalui setoran modal; p. meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun untuk memperbaiki pendanaan; q. melakukan penggabungan atau peleburan; dan/atau r. tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Bagi PPDP yang melaksanakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah. (5) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (6) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri dalam hal tindakan dalam rencana tersebut merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH