BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Kesatu — Umum

Pasal 13

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan status pengawasan PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan disertai: a. alasan penetapan status pengawasan; dan b. tindakan pengawasan. (2) PPDP dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tindakan pengawasan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPDP.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 13 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH