Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KEGIATAN USAHA · BAB II Bagian Keenam — Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 13

POJK 35/POJK.05/2018 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Pembiayaan; b. memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat; c. memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah; d. memiliki Ekuitas lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); e. memiliki standar operasi dan prosedur terkait Pembiayaan Infrastruktur; dan f. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih cara pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 13 POJK 35/POJK.05/2018

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 (PDF hlm. 81)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.