BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 3

POJK 31/2024 — PERINTAH TERTULIS

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk kewenangan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK untuk: a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi; dan/atau b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi. (2) Pemberian Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan LJK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 31/2024

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 20; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 20

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.