Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis.(2) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:a. LJK; dan/ataub. Pihak Tertentu.(3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:a. pihak utama;b. pihak yang memiliki hubungan dengan LJK;c. pelaku usaha jasa keuangan selain LJK; dand. emiten atau perusahaan publik.(4) LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.