BAB X — PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

Pasal 57

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan: a. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan unit usaha syariah; b. mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; dan c. mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit usaha syariah. (2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan: a. diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan b. tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 57 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Tetap berlaku menurut POJK 14/POJK.05/2020
Pasal 42 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 43 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 44 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 45 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 46 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 47 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 48 dicabut oleh POJK 30/POJK.05/2020
Pasal 19 ayat (3) dicabut oleh POJK 43/2024
Tetap berlaku menurut POJK 48/2024