Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB X — PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

Pasal 56

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk unit usaha syariah. (2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.