Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PELAPORAN · BAB V Bagian Kesatu — Perubahan Modal Disetor, Perubahan Alamat Kantor Pusat, dan Perubahan Nama Perusahaan Pergadaian

Pasal 34

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan perubahan nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota. (2) Laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen: a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian yang baru.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 34 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.