Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — PELAPORAN · BAB V Bagian Kesatu — Perubahan Modal Disetor, Perubahan Alamat Kantor Pusat, dan Perubahan Nama Perusahaan Pergadaian

Pasal 33

POJK 31/POJK.05/2016 — USAHA PERGADAIAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemindahan. (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen: a. bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru; dan b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 33 POJK 31/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal II huruf d POJK 30/2020; Pasal 30 huruf a POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.