BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 — Dewan Komisaris
Pasal 26
POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Penyelenggara ITSK.(2) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan:a. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan strategi Penyelenggara ITSK yang sehat;b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengawasan Penyelenggara ITSK;c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku dan telah diagendakan dalam RUPS; dan/ataud. terdapat informasi anggota Dewan Komisaris termasuk dalam pihak yang dilarang sebagai pihak utama yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan memerintahkan Penyelenggara ITSK untuk melakukan tindakan korektif terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.