Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 2 — Dewan Komisaris

Pasal 25

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara ITSK wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sebagai komisaris utama atau yang setara. (3) Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama atau yang setara. (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, bidang tugas fungsional atau pada jabatan lain pada Penyelenggara ITSK dengan jenis ITSK yang sama. (5) Anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH