BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 1 — Direksi
Pasal 19
POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.(2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:a. pengorganisasian Penyelenggara ITSK dan pembidangan tugas Direksi;b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;c. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi;d. pengaturan etika kerja Direksi;e. pengaturan rapat Direksi;f. larangan terhadap Direksi;g. evaluasi kinerja Direksi; danh. pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.