Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — TATA KELOLA YANG BAIK · BAB II Bagian Ketiga — Pengawasan Aktif Oleh Direksi dan Dewan Komisaris · BAB II Bagian Ketiga Paragraf 1 — Direksi

Pasal 18

POJK 30/2025 — Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Direksi wajib: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Penyelenggara ITSK dalam melaksanakan tugasnya; b. mengelola Penyelenggara ITSK sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; d. memastikan agar Penyelenggara ITSK memperhatikan kepentingan Konsumen dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; e. memastikan agar informasi mengenai Penyelenggara ITSK diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan, dan tepat waktu; f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Penyelenggara ITSK dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Penyelenggara ITSK. (2) Direksi berwenang mewakili Penyelenggara ITSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. (3) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari fungsi audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18 POJK 30/2025

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 80 POJK 30/2025 (mulai berlaku 1 Juli 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 01-07-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH