BAB IV — PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS · BAB IV Bagian Kelima — Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Pasal 15

POJK 24/POJK.05/2019 — RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor yang memengaruhi kinerja LJKNB; dan c. upaya memperbaiki kinerja LJKNB. (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. (4) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 15 POJK 24/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Tetap berlaku menurut POJK 14/POJK.05/2020
Tetap berlaku menurut POJK 43/2024