Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IV — PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS · BAB IV Bagian Keempat — Laporan Realisasi Rencana Bisnis

Pasal 14

POJK 24/POJK.05/2019 — RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan e. informasi lainnya. (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis. (4) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 POJK 24/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 25; Pasal 29 POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.