Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERLAKUAN KHUSUS UNTUK BANK Bagian Pertama Umum · BAB III Bagian Ketiga — Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan

Pasal 8

POJK 19/2022 — Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak Bencana. (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. (4) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. (5) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem layanan informasi keuangan dengan kode sifat kredit atau pembiayaan berupa “kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus”.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 POJK 19/2022

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 15 POJK 19/2022 (mulai berlaku 28 Oktober 2022); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH