Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERLAKUAN KHUSUS UNTUK BANK Bagian Pertama Umum · BAB III Bagian Kedua — Penetapan Kualitas Aset

Pasal 7

POJK 19/2022 — Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penetapan kualitas aset berupa: a. kredit pada BPR; dan/atau b. pembiayaan pada BPRS, bagi debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. (3) Plafon: a. kredit pada BPR; dan/atau b. pembiayaan pada BPRS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 POJK 19/2022

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 15 POJK 19/2022 (mulai berlaku 28 Oktober 2022); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH