BAB II — KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB II Bagian Kesatu — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan
Pasal 3
POJK 16/2023 — Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyelidikan dan/atau Penyidikan.(2) Penyelidikan dan/atau Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.(3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; danc. pegawai tertentu,yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.