Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 16/2023 — Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi tindak pidana: a. perbankan; b. pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; c. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; d. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya; e. inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto; f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; dan g. lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai sektor jasa keuangan. (2) Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 16/2023

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 23 POJK 16/2023 (mulai berlaku 7 Agustus 2023); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH