Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 26

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Tim pelaksana Satuan Tugas menyusun dan menyampaikan: a. laporan rencana; dan b. laporan realisasi, kepada dewan pembina. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana dan realisasi: a. program kerja; dan b. anggaran, pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rencana atau realisasi atas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. (4) Laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Batas waktu penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ketua Satuan Tugas. (6) Tim pelaksana Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Masing-masing anggota Satuan Tugas dapat melakukan publikasi atas laporan rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kewenangannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH