BAB V — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN · BAB V Bagian Kedua — Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 25

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan terhadap Entitas Ilegal yang sudah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), namun masih melakukan pelanggaran. (2) Klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan anggota Satuan Tugas terkait. (3) Terhadap hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dan menyampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 9

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH