BAB V — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN · BAB V Bagian Kedua — Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
Pasal 22
POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a disampaikan kepada:a. masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ataub. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait yang bukan merupakan anggota Satuan Tugas.(2) Rekomendasi tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:a. pembinaan terhadap Entitas Ilegal;b. pemblokiran situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;c. penghentian transaksi atau aktivitas rekening yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;d. penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;e. pemrosesan secara hukum yang disampaikan kepada penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;f. pemblokiran rekening oleh otoritas yang berwenang; dan/ataug. rekomendasi lainnya.
Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.