BAB V — PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN · BAB V Bagian Kedua — Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Pasal 21

POJK 14/2024 — Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Satuan Tugas membuat kesimpulan hasil analisis atas dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan penghentian tindak lanjut penanganan. (3) Dalam hal kesimpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Entitas Ilegal, Satuan Tugas melakukan tindakan berupa: a. merekomendasikan tindak lanjut penanganan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau b. melaporkan kepada pihak berwenang. (4) Satuan Tugas dapat mengumumkan tindakan terhadap Entitas Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 21 POJK 14/2024

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 30 POJK 14/2024 (mulai berlaku 26-08-2024); Pustaka Hukum 14-10-2026: tidak ada pencabutan/perubahan; JDIH OJK belum memuat (dicek 13 dan 14-10-2026); ditinjau ulang 14-10-2026: JDIH OJK (pencarian nomor dan judul) tetap tidak memuat dan tidak ada judul regulasi perubahan/pencabut; Pustaka Hukum (termasuk POJK 37/2025 dan POJK 28/2025) tanpa rujukan ke regulasi ini; JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH