Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 3

POJK 14/POJK.05/2020 — Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 30/POJK.05/2021, Pasal I angka 1 (Pasal 3).

(1) Kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi: a. batas waktu penyampaian laporan berkala; b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; g. mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian; h. biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah; i. kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha; j. penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah; k. ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; l. ketentuan valuasi aktuaria dana pensiun pemberi kerja; m. restrukturisasi pinjaman penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan n. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (2) Penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah. (4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan countercyclical sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam rangka pengambilan kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 14/POJK.05/2020

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 2 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 3 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 4 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 6 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 7 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 8 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 1 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 2 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 3 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 4 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 5 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 6 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 7 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 8 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 9 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 10 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 11 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 12 POJK 58/POJK.05/2020; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 30/POJK.05/2021; POJK 58/POJK.05/2020

Status di JDIH