Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 14/POJK.05/2020 — Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 58/POJK.05/2020, Pasal I angka 1 (Pasal 2).

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi: 1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas: a. perusahaan asuransi; b. perusahaan reasuransi; c. perusahaan asuransi syariah; d. perusahaan reasuransi syariah; e. perusahaan pialang asuransi; f. perusahaan pialang reasuransi; dan g. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; 2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; 3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas: a. perusahaan pembiayaan; b. perusahaan pembiayaan syariah; c. perusahaan modal ventura; d. perusahaan modal ventura syariah; dan e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; 4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas: a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian; b. lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan; c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; e. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; f. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero); g. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan h. lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 14/POJK.05/2020

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal I angka 1 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 2 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 3 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 4 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 6 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 7 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 8 POJK 30/POJK.05/2021; Pasal I angka 1 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 2 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 3 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 4 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 5 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 6 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 7 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 8 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 9 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 10 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 11 POJK 58/POJK.05/2020; Pasal I angka 12 POJK 58/POJK.05/2020; JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 30/POJK.05/2021; POJK 58/POJK.05/2020

Status di JDIH