Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIX — TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN · BAB XIX Bagian Ketiga — Kualitas Aset Produktif · BAB XIX Bagian Ketiga Paragraf 1 — Penilaian Kualitas Aset Produktif

Pasal 90

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), penilaian kualitas aset produktif untuk usaha produktif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih, dapat juga ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor: a. kemampuan membayar Konsumen; b. kinerja keuangan (financial performance) Konsumen; dan c. prospek usaha Konsumen. (2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen; b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah; c. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah; d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. (3) Penilaian terhadap kinerja keuangan (financial performance) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (4) Penilaian terhadap prospek usaha Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam memelihara lingkungan hidup. (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas aset produktif oleh Perusahaan Syariah dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas aset produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (6) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas aset produktif sesuai dengan penilaian kualitas aset produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 90 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.