Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XVII — RASIO ASET PRODUKTIF

Pasal 81

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) neto terhadap total aset (financing to asset ratio) paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total aset. (2) Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan Syariah. (3) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin usaha atau izin UUS. (4) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor atau modal kerja untuk pemenuhan ketentuan Ekuitas minimum, rasio permodalan, gearing ratio, dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor atau modal kerja, Perusahaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor atau modal kerja disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UUS dalam penyelesaian.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 81 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.