Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XV — PENDANAAN

Pasal 73

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Syariah yang akan melakukan penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penerbitan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilampiri dokumen: a. contoh surat sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum; b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh; c. rencana memorandum informasi (information memorandum) yang akan ditawarkan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai: 1) rencana masa penawaran sukuk; 2) nama sukuk; 3) jumlah pokok pendanaan; 4) jangka waktu pendanaan; 5) nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (jika ada); 6) agunan (jika ada); dan 7) perpajakan; d. riwayat penerbitan sukuk sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai: 1) besaran emisi sukuk; 2) rating sukuk; 3) jangka waktu penerbitan sukuk; dan 4) profil pembeli; e. laporan keuangan prospektif; f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; g. pernyataan dari Direksi dan direksi pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. rencana pemeringkat sukuk dan agen monitoring yang akan digunakan; dan i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi. (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 73 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.