Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XV — PENDANAAN

Pasal 67

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dan huruf g wajib dilakukan dengan menggunakan akad: a. Mudharabah; b. Mudharabah Musytarakah; c. Musyarakah; d. Ijarah; e. Qardh; dan/atau f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. (2) Dalam hal Perusahaan Syariah menerima pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Perusahaan Syariah wajib menerima pendanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. jumlah pendanaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan; b. jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat 1 (satu) tahun; dan c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pendanaan; dan d. tidak dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 67 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.