BAB VIII — TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA · BAB VIII Bagian Kesatu — Perjanjian Pembiayaan Syariah
Pasal 31
POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat:a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah (jika ada);d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);e. tujuan Pembiayaan Syariah;f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang, dan/atau jasa);g. mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya;h. jangka waktu Pembiayaan Syariah;i. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);k. rincian biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang terdiri atas:1. biaya survei (jika ada);2. biaya asuransi syariah (jika ada);3. biaya penjaminan syariah (jika ada);4. biaya pembebanan agunan (jika ada);5. biaya provisi (jika ada);6. biaya notaris (jika ada).; dan/atau7. biaya lain (jika ada);l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah;m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Konsumen wanprestasi;o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Konsumen wanprestasi;p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Konsumen wanprestasi (jika ada);q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan aset produktif dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi syariah disertai dengan jangka waktunya dalam hal Perusahaan Syariah melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c;r. ilustrasi pembagian pokok aset produktif, nisbah, margin, dan/atau imbal jasa Pembiayaan Syariah;s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dant. ketentuan mengenai denda (ta’zir) dan/atau ganti rugi (ta`widh).(2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 31 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.