Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(2) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(3) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(4) Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(5) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat 4 huruf (b), dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
(7) Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam program kepemilikan kendaraan bermotor dengan korporasi lain dikecualikan dari kewajiban menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(8) Program kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.
(9) Kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dapat berupa adanya:
a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan
b. penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 15 POJK 10/POJK.05/2019