Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH · BAB II Bagian Kedua — Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Pasal 12

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah. (2) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas dan fungsi paling sedikit: a. melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha baru yang akan dilakukan atau dipasarkan; b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha; c. memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko; dan d. merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (3) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh: a. direktur utama atau yang setara bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pimpinan UUS bagi UUS. (4) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (5) Pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam pelaporan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 12 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.