Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH · BAB II Bagian Kesatu — Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan Syariah

Pasal 10

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Syariah untuk menghentikan penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah. (2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek meliputi: a. tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. tidak terdapat evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan Syariah; e. terindikasi merugikan kepentingan Konsumen; f. manajemen risiko yang belum memadai; dan/atau g. bertentangan dengan praktik yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan Pembiayaan Syariah. (3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mutlak atau sebagian. (4) Perusahaan Syariah dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas akad yang diberhentikan secara mutlak dan/atau sebagian apabila penyebab diberhentikannya penggunaan akad telah hilang atau tidak lagi menjadi material. (5) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.