Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.
(2) Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat umum pemegang saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
a. alasan pelimpahan kewenangan; dan
b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
(3) Dalam hal Pihak tidak memiliki organ rapat umum pemegang saham, fungsi dan kewenangan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organ tertinggi yang setara dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
(5) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Audit wajib mempertimbangkan:
a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
b. ruang lingkup audit;
c. imbalan jasa audit;
d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
(6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 3 POJK 9/2023
PDF naskah resmi, halaman 4