Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang: a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; b. tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak. (2) Kewajiban penggunaan AP dan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan audit atau pemeriksaan ulang terhadap laporan serta penugasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 9/2023

PDF naskah resmi, halaman 3

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 50

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Status di JDIH