Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN · BAB II Bagian Kesatu — Umum

Pasal 3

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan untuk pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi paling lambat 4 (empat) bulan sejak Penyelenggara memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila batas akhir penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas akhir Data Transaksi Pendanaan disampaikan pada hari kerja berikutnya. (3) Apabila batas akhir penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional dan/atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 3 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH