BAB II — PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN · BAB II Bagian Kesatu — Umum
Pasal 2
POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan.(2) Selain melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan Data Transaksi Pendanaan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu kepada Asosiasi secara daring melalui sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan yang dikelola oleh Asosiasi (Fintech Data Center).(3) Untuk menyampaikan Data Transaksi Pendanaan kepada Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib terdaftar sebagai pelapor pada sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan yang dikelola oleh Asosiasi (Fintech Data Center).(4) Penyelenggara yang telah memenuhi kewajiban penyampaian Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta Informasi Penerima Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan.(5) Dalam hal Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki fitur layanan Informasi Penerima Dana, Penyelenggara dapat memperoleh Informasi Penerima Dana melalui sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan yang dikelola dan dikembangkan oleh Asosiasi.(6) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi oleh Asosiasi.
Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.