BAB IV — SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN YANG DIKELOLA OLEH ASOSIASI · BAB IV Bagian Kesatu — Umum

Pasal 23

POJK 8/2026 — Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Asosiasi dan/atau Penyelenggara dilarang memberikan dan/atau memperjualbelikan informasi Pengguna yang diperoleh dari sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada pihak lain, selain untuk memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara dilarang menggunakan informasi Pengguna yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Penyelenggara selain untuk: a. mendukung kelancaran proses penyaluran Pendanaan; b. menerapkan manajemen risiko dan/atau memfasilitasi pengalihan risiko; c. mengidentifikasi Pengguna dalam rangka pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; d. pengelolaan sumber daya manusia pada Penyelenggara; dan/atau e. verifikasi untuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga. (3) Asosiasi dilarang menggunakan informasi Pengguna yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Asosiasi selain untuk: a. pengelolaan sumber daya manusia pada Asosiasi; b. penanganan permasalahan Pengguna; c. verifikasi untuk kerja sama Asosiasi dengan pihak ketiga; dan/atau d. keperluan lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan Pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. (4) Asosiasi dan/atau Penyelenggara bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Pengguna yang diperoleh melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 POJK 8/2026

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 34: berlaku sejak diundangkan. Pasal 33 mencabut Pasal 187 POJK 40/2024. Dicek dari PDF salinan, 12 Okt 2026.; JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 06-07-2026 (dicek 16-10-2026)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH