Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Asosiasi dapat mengelola dan mengembangkan sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan untuk kepentingan Penyelenggara.
(2) Dalam mengelola sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi wajib memiliki:
a. kebijakan dan prosedur operasional; dan
b. pedoman penyampaian, permintaan, dan penggunaan informasi Data Transaksi Pendanaan bagi Penyelenggara.
(3) Dalam mengembangkan sistem informasi pelaporan Data Transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi wajib:
a. menjaga keakuratan, keabsahan, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data; dan
b. memiliki sistem yang andal.
(4) Kebijakan dan prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a. penatausahaan permintaan Informasi Penerima Dana;
b. biaya (jika ada);
c. penanganan benturan kepentingan Asosiasi;
d. sanksi bagi Penyelenggara yang tidak menyampaikan Data Transaksi Pendanaan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
e. mekanisme pemrosesan data pribadi Pengguna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi; dan
f. pihak yang dapat meminta informasi Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi.
(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
a. data yang disampaikan oleh Penyelenggara dengan kriteria lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu; dan
b. batasan maksimum data yang dapat diakses oleh Penyelenggara.
(6) Kebijakan dan prosedur operasional serta pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Perubahan kebijakan dan prosedur operasional serta pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersifat material harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 22 POJK 8/2026
PDF naskah resmi, halaman 12