Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KEGIATAN PENYAMPAIAN INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 8

POJK 6/2026 — Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c: a. memiliki izin yang relevan di sektor jasa keuangan bagi Penyampai Informasi yang dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bagi Penyampai Informasi yang belum dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan bagi Penyampai Informasi yang melakukan pemberian rekomendasi atas aset keuangan digital dalam hal belum dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian rekomendasi atas produk dan/atau layanan, Penyampai Informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing sektor dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Penyampai Informasi yang melakukan pemberian rekomendasi mencantumkan dan/atau menyebutkan Informasi: a. nama/identitas Penyampai Informasi; dan b. kepemilikan izin, tanda terdaftar, dan/atau sertifikasi kompetensi yang relevan (jika ada). (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh Konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan. (5) Dalam melakukan pemberian rekomendasi atas aset keuangan digital kepada Konsumen dan masyarakat, Penyampai Informasi memastikan bahwa: a. aset keuangan digital yang direkomendasikan termasuk dalam daftar aset keuangan digital yang ditetapkan oleh bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto; dan b. PUJK yang direkomendasikan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 POJK 6/2026

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 6/2026 (mulai berlaku 4 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 04-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH