BAB III — KEGIATAN PENYAMPAIAN INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN
Pasal 7
POJK 6/2026 — Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam melakukan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Penyampai Informasi bekerja sama dengan PUJK.(2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib:a. memastikan bahwa sebelum menyampaikan Informasi, Penyampai Informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas dan keterkaitan Penyampai Informasi dengan PUJK;b. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan oleh Penyampai Informasi terbatas pada produk dan/atau layanan yang tercantum pada perjanjian yang disepakati antara Penyampai Informasi dengan PUJK;c. memastikan bahwa produk dan/atau layanan yang dipasarkan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;d. memastikan Penyampai Informasi memiliki keterampilan, kompetensi, dan/atau kualifikasi dalam menyampaikan Informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat;e. memastikan Penyampai Informasi tidak menyalahgunakan data dan/atau Informasi Konsumen dan masyarakat dan mematuhi ketentuan pelindungan data dan/atau Informasi;f. menyediakan Informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akan disampaikan oleh Penyampai Informasi dengan lengkap;g. bertanggung jawab atas Informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi; danh. melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Penyampai Informasi.(3) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur pelaksanaan kerja sama terkait kegiatan pemasaran antara PUJK dengan Penyampai Informasi, kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing sektor dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(4) Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemasaran mencantumkan dan/atau menyebutkan Informasi:a. nama/identitas Penyampai Informasi; danb. hubungan dengan PUJK.(5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dan/atau disebutkan secara jelas dan mudah dipahami oleh Konsumen dan masyarakat sesuai dengan metode penyampaian yang digunakan.(6) Penyampai Informasi hanya dapat melakukan pemasaran produk aset kripto kepada masyarakat melalui media resmi PUJK.(7) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;d. pemberhentian pengurus;e. denda administratif;f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/ataug. pencabutan izin usaha.(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.(9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).